Sabtu, 16 April 2011

Birokrasi"Martin Albrow"

RESUME BUKU
Judul Buku : Birokrasi
Penulis : Martin Albrow
oleh Cahaya Viena

Kelahiran Konsep     
Konsep-konsep yang lahir pada awal abad 19 tentang Birokrasi lahir dari berbagai cara pengungkapan yang berbeda. Seperti di Perancis penggunaan kata Birokrasi masih dibatasi pada karya-karya pembuat polemik dan Novel. Seperti seorang penulis yag bernama Balzac, dia memaparkan sindiran-sindiran tentang birokrasi didalam Novelnya, dan hal ini dianggap kritis. Tidak hanya Balzac di Perancis tetapi masih banyak tokoh lain dari berbagai Negara yang memberikan kritikan mereka terhadap Birokrasi yang pada waktu itu memang tengah menjadi trend di Eropa, seperti Jerman dan Prussia.
Seorang penulis Inggris John Stuart Mill didalam karyanya yang berjudul
Principles of political economy dia menyusun teorinya sendiri yang menentang pada pemusatan segala ketrampilan dan pengalaman dalam menangani kepentingan-kepentingan besar ditangan birokrasi yang dominan dan semua kekuasaan yang mengorganiasasikan tindakan yang ada didalam masayarakat. Mill mengembangkan lagi pandangannya tentang Birokrasi lewat tulisan-tulisannya, On Liberty (1859) dan consideration of representative government (1861). Ia membandingkan antara Demokrasi dengan Birokrasi yang ditekankan khiusus pada letak pengambilan keputusan dan kekuasaan yang sesungguhnya, tidak pada prosese seleksi formal badan-badan yang mungkin memeganng kekuasaan tertinggi.
Sedangkan menurut teori kontinental, menganggap bahwa pertentangan tulisan bahasa Inggris dan Jerman tentang Birokrasi sangat besar. Max Weber sendiri mengakui bahwa konteks penulisan tentang Birokrasi dalam bahsa Inggris dan Jerman sangat bertentangan. Di Jerman gagasan tentang Birokrasi sangat terkait dengan perubahan-perubahan radikal dalam teori dan praktek administrasi, mengiringi kekalahan Prussia oleh Napoleon pada 1806. Yang pada waktu itu gagasan tentang Birokrasi didominasi oleh konsep collegium yang merupakan sebuah badan jabatan yang bertugas menasehati penguasa dan bertanggung jawab atas fungsi tertentu dari pemerintahan, seperti keuangan dan tatanan tertentu dalam undang-undang.yang pada nantinya sistem kolegial tersebut akan berubah menjadi Biro. Dan perubahan ini membawa perdebatan tersendiri antara Biro dengan Birokrasi.
BAB II
Rumuasan Klasik
Moscha dan Michels
Didalam The Ruling Class, Moscha membagi semua pemerintahan menjadi dua, yaitu Feodal dan Birokratis. Didalam Negara Feodal kelas yang berkuasa atau yang memerintah berstruktur sederhana. Setiap anggotanya yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi, perundang-undangan, administrasi atau militer dan masing-masing dapat menjalankan wewenang secara langsung dan personal terhadap seorang anggota kelas yang dipengaruhi. Sedangkan pada Negara Birokratis, fungsi-fungsi tersebut dipisah secara tajam dari satu sama lainnya dan menjadi kegiatan-kegiatan eksklusif dari bagian-bagian khusus kelas yang berkuasa, dan diantara bagian-bagian tersebut ada suatu kelompok yang karenanya suatu negara dianggap Birokratis.
Pandangan Moscha berbeda dengan pandangan Marxis, ia menolak pandangan yang disampaikan oleh kaum Marxis. Menurut Moscha apabila sebuah Birokrasi memonopoli kekayaan dan kekuatan militer disebut sebagai Absolutisme Birokratik. Seperti halnya dengan pandangan Moscha yang memandang bahwa Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan dinegara modern, Michels juga berpendapat yang sama. Michels berpendapat bahwa “ siapa yang membicarakan organisasi, menyebut oligarki “. Jeas apa yang disampaikan oleh Michels lebih las jika dibanding apa yang disampaikan oleh Moscha. Akan tetapi penyederhanaan konsep birokrasi menurut Michels dan Moscha mengarah pada penolakan secara dramatis terhadap struktur pemikiran demokratis konstitusional yang kompleks.
Max Weber : Teori Organisasi
Weber memandang bahwa tingkah aku manusia biasanya diorientasikan pada seperangkat aturan (ordnung) yang berdasarkan analisis sosiologis. Tanpa aturan-aturan itu tidak mungkin untuk mengatakan apakah suatu tingkahlaku itu organisasional atau tidak. Menurut Weber aturan-aturan organisasi disebut dengan Tatanan Administrasi. Aspek terpenting dari tatanan administrasi ditentukan oleh siapa yang memberi perintah kepada siapa. Ia beranggapan bahwa birokrasi dan otoritas memiliki hubungan yang sangat erat, birokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya otoritas adalah inti dari hubungan tersebut.
Max Weber : Konsep Birokrasi
Weber tidak pernah mendefinisikan Birokrasi secara gamblang atau khusus. Ia menganggap bahwa kata Birokrasi digunakan karena memang sudah seperti bahsa sehari-hari. Jenis konsep umum dari Weber adalah tentang Birokrasi Patrimonial. Birokrasi Patrimonial ini berbeda dengan konsep Birokrasi yang paling rasional, karena pada dasarnya Birokrasi Patrimonial ini memandang keberadaan sebuah badan atau institusi. Menurut Weber dalam sebuah badan inlah dibutuhkan pejabat-pejabat yang nantinya akan memiliki otoritas, dengan otoritas inilah yang membuat pejabat berbeda dengan para pekerja (buruh).
Max Weber : Batas-batas Tentang Birokrasi
Menurut Weber terdapat lima mekanisme daam membatasi otoritas-otoritas yang ada :
  1. Kolegalitas, bagi Weber Birokrasi dalam arti bahwa masing-masing tahapan hierarki jabatan seseorang dan hanya satu orang, memiliki tanggung jawab untuk mengambil suatu keputusan
  2. Pemisahan Kekuasaan, Birokrasi mencakup pembagian tugas-tugas dalam lingkup-lingkup fungsi yang berbeda secara relatif
  3. Administrasi Amatir, ketika suatu pemerintahan tidak menggaji para administraturnya maka Pemerintahan itu tergantung pada orang-orang yang memiliki sumber-sumber yang dapat memungkinkan mereka menghabiskan waktu tanpa digaji
  4. Demokrasi Langsung, ada beberapa cara untuk memastikan bahwa para pejabat dibimbing langsung oleh, dan dapat dipertanggungjawabkan pada suatu majelis
  5. Representasi (Perwakilan),
Perdebatan Bersama Weber
Terdapat empat aliran pemikiran yang berpengaruh terhadap pandangan Weber :
Ø  Administratur Jerman, hal ini dapat dilihat dari posisi Weber sebagai seorang hakim yang terlatih, dan juga dari tulisannya tentang sosiolog hukum yang monumental. Itu juga Administrasi Jerman merupakan sebuah bagian dari kurikulum Hukum yang normal
Ø  Michels, kaitan yang jelas antara pandangan Weber dengan pandangan Michels adalah sama-sama menyajikan permasalahan hubungan Birokrasi dan Demokrasi abad 19
Ø  Marx, disini Weber menyamakan posisi pejabat, memberikan tata urutan yang tidak berasal dari bukan dirinya sendiri, dengan posisi pekerja yang diambil dari Marx, yang tidak memiliki sesuatu kecuali tenaga buruhnya
Ø  Gustav Schmoller, dimana dia mencoba menyamakan birokrasi dengan administrasi modern
Max Weber mendapatkan kecaman dan kritikan hanya karena seringnya Weber menggunakan pembendaharaan yang tidak perlu, atau tata bahasa dari Weber bisa dikatakan berantakan
Birokrasi dan Para Ideolog
Karl Marx
Marx mengintroduksi gagasan Birokrasi tersebut kedalam kritiknya terhadap konsepsi Hegel terhadap kekuasaan eksekutif suatu negara. Hegel Menulis dalam buku Philosophy of Right (1821), ia mengembangkan pendapat bahwa Negra merupakan suatu sarana untuk kepentingan umum yang berbeda dengan kepentingan yang terpisah dan kepentingan khusus para anggota masyarakat sispi. Hegel menunjukkan dua faktor penting untuk menjamin bahwa tindakan-tindakan para pejabat itu tidak melebihi batas-batas kepentingan umum. Pertama adalah sistem otoritas hierarkis. Kedua, independensi korporasi-korporasi dan komunitas-komunitas lokal yang mewujudkan kepentingan-kepentingan khusus kelompok-kelompok sosial tertentu.
Marx pada dasarnya keberatan terhadap cara Hegel menguji hubungan antara masyarakat dan negara mula-mula kedua-duanya terpisah, negara mewakili kepentingan umum, masyarakat mengejar kepentingan khusus, dan kemudian kedua-duanya disatukan kembali melalui pembagian-pembagian hierarki, hak-hak beabas untuk korporasi-korporasi dan moralitas tinggi pejabat. Namun, Marx sependapat dengan Hegel bahwa para birokrat merupakan pilar utama suatu kelas menengah, tetapi mempertanyakan jenis organisasi apa yang dapat dimiliki jika harus bergantung pada suatu keseimbangan kpentingan-kepentingan yang bertentantangan dari pejabat-pejabat dan kelompok-kelompok yang diistimewakan secara khusus lainnya.
Marxis Akhir
Tiadanya catatan Marx tentang birokrasi, menimbulkan dua masalah bagi pengikutnya. Disatu segi, mereka memiliki sangat sedikit pedoman tentang bagaimana suatu opartai revolusioner, dan setelah suatu revolusi, suatu negara sosialis harus diorganisir kedua, ketika suatu negara sosialis telah berdiri maka munculnya ciri-ciri dalam sistem administrasi yang tampak begitu mirip dengan yang dikutuk sebagai birokrasi dalam negara-negara borjuis tidak memiliki penjelasan teoretik yang mudah.
Kaum Fasis
Sebagai lawan golongan Marxis, kaum fasis tidak hanya meletakkan teori suatu Negara pada pusat doktrin mereka, mereka juga berusaha memecahkan masalah hubungan individu dengan Negara, dengan menegaskan identitas kepentingan-kepentingan mereka. Otoritas, hierarkis kewajiban dipuji dan sekalipun ada usaha-usaha untuk menulis dengan huruf besar ketidakpopuleran pegawai negri, kaum fasis amat dingin dalam merebut Negra secara utuh dan menggunakannya untuk tujuanmereka sendiri agar dapat mengasingkan peralatan-peralatannya dengan demikian ideologi mereka adalah unik dalam memanggapi Birokrasi.
Tujuh konsep modern tentang Birokrasi
Konsep-konsep tentang Birokrasi yang akan disebutkan ini pada dasarnya adalah pengulasan dari bab-bab sebelumnya :
v  Birokrasi sebagai organisasi rasional
v  Birokrasi sebagai inefisiensi organisasi
v  Birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat
v  Birokrasi sebagai administrasi negara (publik)
v  Birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan oleh pejabat
v  Birokrasi sebagai sebuah Organisasi
v  Birokrasi sebagai masyarakat modern

Birokrasi dan Teoretisi Demokrasi
Perubahan Konteks Intelektual
Dalam bab ini perhatian kita tujukan pada “masalah Birokrasi “ dan pemecahannya yang disarankan selama terdapat tipe-tipe pejabat negara dan seperangkat nilai-nilai yang dianggap merupakan bagian yang inheren dalam demokrasi yang sesungguhnya maka masalah Birokrasi ini akan meningkat terus. Sebagian teori konstitusional diabad ke-19 dipersembahkan untuk  mengelaborasi pembagian fungsi-fungsi antara organ-organ legislatif, eksekutif dan yudikatif negara Demokrasi.
Diagnosis Birokrasi
Pendekatan yang berbeda pada fungsi-fungsi pejabat Negara mencakup interpretasi yang berbeda tentang apa yang dipahami oleh administrasi yang demokratik dan begitu juga mencakup perspektif yang berbeda terhadap masalah demokrasi.

0 komentar:

Posting Komentar